Pemkab Luwu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri Secara Daring

LUWU – Bertempat diruang kerjanya, Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag dan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevhy Bijak Pawindu, SH bersama Sekda Luwu, Drs. H. Sulaiman, MM, unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah serta Sertifikasi Halal Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Kemendagri pada Selasa (4/3/2025) melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian.

Dalam rakor tersebut, Mendagri terlebih dahulu membahas terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan cara melakukan sertifikasi halal pada setiap produk lokal.

“Indonesia merupakan negara konsumen makanan halal Ke-1 didunia. Sehingga sertifikasi halal merupakan salah upaya Indonesia dalam menembus kompetitif pasar internasional. Produk dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia, mengingat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia”, kata Mendagri, Tito Karnavian.

Menurutnya, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara pengekspor produk makanan halal didunia seperti Brasil, India, Amerika Serikat, dan Argentina.

Sementara itu, Kepala BPS Nasional Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan terkait tren tingkat inflasi Nasional, dimana perkembangan inflasi nasional per februari 2025 berada pada angka -0,48 persen.

“Saat ini kita mengalami deflasi -0,48 persen. Hal ini disebabkan salah satunya karena kebijakan pemerintah dimasa Pemerintahan Presiden Prabowo yakni tarif diskon listrik sebesar 50 persen bulan Januari dan Februari 2025”, jelas Amalia.

Tarif diskon listrik berpengaruh pada deflasi karena sangat membantu masyarakat. Terjadi deflasi karena adanya penurunan Indek Harga Konsumen (IHK).

Selain tarif diskon listrik, terjadinya deflasi disebabkan produksi cabai merah dan cabai rawit pada bulan februari 2025 disejumlah daerah mengalami peningkatan produksi. Harga jagung ditingkat peternak juga mengalami penurunan, adanya penyesuaian tarif PDAM dan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada bulan februari 2025.

Menyikapi hasil rapat tersebut, Bupati Luwu, H. Patahudding meminta Kabag Ekonomi dan instansi terkait untuk segera melakukan pendataan dan langkah-langkah strategis terkait pengendalian inflasi serta sertifikasi halal di Kabupaten Luwu.

“Semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, termasuk rumah potong hewan dan PDAM”, kata H. Patahudding.

Bersama Wakil Bupati, H. Patahudding berencana dalam waktu dekat akan melakukan sidak dibeberapa pasar untuk memantau harga bahan pokok khususnya pada bulan suci ramadhan ini. (*)