Pemkab Luwu Dorong Pedagang Bermitra dengan Bulog untuk Tekan Inflasi

LUWU — Untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi, Bupati Luwu H. Patahudding melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tradisional Kamanre, Senin (28/7/2025). Fokus sidak ini adalah memastikan harga beras tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mendatangi sejumlah kios penjual beras dan berdialog langsung dengan pedagang. Ia menekankan pentingnya kemitraan dengan Perum Bulog agar pedagang dapat memperoleh pasokan beras lebih murah sehingga bisa dijual kembali sesuai HET tanpa merugikan masyarakat.

“Saya harap ibu-ibu pedagang bisa bermitra dengan Bulog. Dengan begitu, beras dapat dijual dengan harga terjangkau dan masyarakat tetap terbantu, sementara pedagang juga tetap mendapatkan keuntungan,” jelas Patahudding.

Bupati menambahkan, pemerintah bersama Bulog tengah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini menjadi solusi agar harga beras tetap stabil namun tetap menguntungkan pedagang.

“Meski kita sudah swasembada pangan, faktanya harga beras medium dan premium masih tinggi di pasar. Karena itu, saya minta pedagang ikut menyalurkan beras SPHP melalui kerja sama dengan Bulog,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong peran pemerintah desa untuk membentuk kios pangan di wilayah masing-masing serta mengurus legalitas usaha agar bisa resmi bermitra dengan Bulog.

“Silakan bentuk kios pangan di desa. Saya sudah instruksikan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan membantu pengurusan izin tanpa biaya, sehingga pedagang bisa lebih mudah bermitra,” tambahnya.

Dari pantauan di lapangan, harga beras di Pasar Kamanre masih berada di atas HET. Salah satu pedagang, Jumiati, menjual beras kepala Rp140 ribu per 10 kilogram atau Rp14 ribu per kilogram, bahkan beras lokal mencapai Rp15 ribu per kilogram.

Pemkab Luwu berharap, kemitraan pedagang dengan Bulog dapat segera menekan harga beras sehingga stabilitas pangan di daerah tetap terjaga. (*)