Mengadili di Timeline, Kehilangan Akal Sehat di Ruang Publik

Oleh: Arzad (Alumni Program Studi PAI UIN Palopo)

PALOPO, SPOTSATU.COM – Ruang publik kita hari ini bergerak lebih cepat daripada proses hukum. Dalam hitungan menit, sebuah unggahan bisa menyebar ke ribuan layar. Dalam hitungan jam, opini terbentuk. Dalam hitungan hari, seseorang bisa “dinyatakan bersalah” oleh warganet, bahkan sebelum penyidik selesai bekerja. Inilah wajah baru penghakiman: bukan di ruang sidang, melainkan di timeline.

Perkembangan media digital memang membawa banyak kebaikan. Informasi menjadi lebih mudah diakses, kontrol sosial semakin kuat, dan kasus-kasus yang dulu tersembunyi kini bisa terungkap. Namun kecepatan juga membawa risiko: nalar sering tertinggal di belakang jempol.

Ketika sebuah dugaan kasus mencuat, potongan informasi beredar tanpa konteks utuh. Cuplikan video, tangkapan layar, dan narasi sepihak langsung diperlakukan sebagai kebenaran final. Publik lalu membangun putusan sendiri. Label ditempelkan. Hukuman sosial dijatuhkan. Padahal, proses verifikasi belum tentu selesai.

Masalahnya bukan sekadar salah paham. Dampaknya nyata. Reputasi seseorang bisa runtuh dalam semalam. Keluarga ikut terdampak. Lingkungan sosial berubah. Bahkan jika di kemudian hari terbukti tidak bersalah, jejak digital dan stigma sering tidak ikut hilang. Nama telanjur rusak, kepercayaan telanjur retak.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kepentingan publik dan rasa ingin tahu publik. Tidak semua yang menarik untuk dibicarakan layak untuk dihakimi bersama-sama. Ada batas antara kontrol sosial dan pengadilan massa. Ketika batas itu dilanggar, keadilan berubah menjadi keramaian.

Pembuat konten tentu memiliki peran besar. Cara memilih judul, menyusun narasi, dan menempatkan fakta sangat menentukan arah persepsi. Sensasi memang menaikkan trafik, tetapi akurasi menjaga peradaban. Kebebasan berekspresi tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab etis.

Namun tanggung jawab tidak berhenti di media. Publik juga harus naik kelas. Literasi digital bukan hanya kemampuan membaca informasi, tetapi juga menahan diri dari kesimpulan tergesa. Tidak semua kabar harus langsung dibagikan. Tidak setiap tuduhan harus langsung dipercaya. Skeptis yang sehat lebih berguna daripada yakin yang prematur.

Asas praduga tak bersalah bukan sekadar jargon hukum. Ia adalah pagar moral agar kita tidak mudah mengorbankan seseorang demi kepuasan emosi kolektif. Proses hukum mungkin lambat, tetapi memang dirancang untuk adil, bukan untuk cepat.

Kita boleh kritis. Kita boleh peduli. Tetapi kita tidak boleh menggantikan hakim dengan kerumunan. Sebab ketika penghakiman dipindahkan ke media sosial, yang sering kalah bukan hanya terduga pelaku, melainkan juga akal sehat bersama.