Wawali Palopo Terima Germapa, Singgung Pemekaran Luwu Raya hingga Ajak Aksi Sosial Jelang Ramadan

PALOPO – Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud, menerima kunjungan pengurus Gerakan Mahasiswa Palopo (Germapa). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pengurus Germapa menjelang pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Ramadan.

“Semoga pelantikannya nanti terlaksana dengan sukses dan Insya Allah kita siap bersinergi dengan adik-adik dari Germapa,” kata Akhmad Syarifuddin, Minggu (15/2/2026).

Pria yang akrab disapa Ome itu juga menyinggung wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya. Menurutnya, aksi penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Kendati demikian, ia berharap mahasiswa turut memberi perhatian pada persoalan sosial di Kota Palopo.

“Terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya, kalau saran saya menyuarakan pendapat di depan umum itu hal wajar dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, cuma di samping itu aksi-aksi sosial juga perlu saya kira seperti bersih-bersih,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut seluruh pimpinan kepala daerah dan ketua DPRD se-Luwu Raya telah menyatakan sikap mendukung pemekaran provinsi tersebut. Terkait pernyataan Wali Kota Palopo, Ome mengatakan langkah itu diambil untuk menghindari potensi konflik antara mahasiswa, masyarakat, dan para pengguna jalan.

Ia juga menyinggung dampak yang timbul dari sejumlah aksi sebelumnya. Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM hingga terganggunya pasokan ekonomi menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo dan sempat dibahas bersama unsur Forkopimda beberapa waktu lalu.

“Semua kepala daerah dan ketua DPRD se-Luwu Raya itu sudah menyatakan sikap mendukung pemekaran Luwu Raya termasuk ibu Wali Kota Palopo. Ibu Wali Kota itu paham betul dengan kondisinya dan beliau mendukung hal itu dengan menandatangani surat rekomendasi pembentukan provinsi Luwu Raya,” ungkapnya.

Menjelang bulan suci Ramadan, Ome mengajak mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam gerakan sosial, seperti aksi bersih-bersih lingkungan dan rumah ibadah.

“Apa lagi ini dekat yah momennya dengan bulan suci Ramadan, mari ki sama-sama kita galakkan aksi bersih-bersih adik-adik tentukan saja tempatnya, Insya Allah nanti kami menyesuaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Germapa, Wira Yudha, mengatakan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas persiapan pelantikan yang direncanakan berlangsung pada bulan suci Ramadan.

“Pertemuan antara Germapa dan Wakil Wali Kota Palopo malam hari ini adalah tentang membahas pelantikan Gerakan Mahasiswa Palopo yang akan diagendakan pada tanggal 27 Februari mendatang,” ujarnya.

Yudha menyebut, momentum Ramadan dipilih bukan tanpa alasan. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi ruang membangun kedekatan emosional antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat.

“Saya dan Sekretaris Jenderal Germapa (Faad Akhsyam) menyampaikan bahwa pelantikan ini sengaja diagendakan di bulan suci Ramadan agar bukan hanya sekadar pelantikan, namun ini upaya untuk membangun hubungan emosional antara Pemerintah, Germapa, dan masyarakat,” lanjutnya.

Selain agenda pelantikan, Germapa juga menyinggung komitmen Wakil Wali Kota yang sebelumnya disampaikan saat aksi tuntutan di Kantor Wali Kota Palopo pada 2 Februari lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta kejelasan sikap pemerintah terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya dan DOB Luwu Tengah.

“Namun, kami juga sempat menyentil sedikit mengenai janji Wakil Wali Kota kepada Germapa saat melakukan aksi tuntutan untuk meminta kejelasan dan statemen Wali Kota di Kantor Wali Kota pada tanggal 2 Februari kemarin,” tuturnya.

Mahasiswa menyebut, saat itu Wakil Wali Kota berjanji akan menjelaskan posisi dan langkah pemerintah kota dalam mendukung pemekaran.

“Beliau berjanji akan menjelaskan langkah dan posisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mendukung pemekaran Provinsi Luwu Raya dan DOB Luwu Tengah,” tambahnya.

Yudha juga mengatakan bahwa keberadaan Germapa membutuhkan pengakuan dari Pemerintah Kota Palopo. Ia menegaskan bahwa organisasi yang ia nahkodai merupakan wadah resmi berhimpunnya mahasiswa di Kota Palopo dengan dasar hukum yang jelas.

“Kami ingin menegaskan bahwa Germapa tempat berhimpunnya mahasiswa se-Kota Palopo yang memiliki legalitas hukum yang sudah diakui,” tandasnya.