Rekrut 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan SDM Muda Penggerak Ekonomi Desa

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia resmi membuka rekrutmen nasional sebanyak 30 ribu manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang profesional.

Berdasarkan informasi resmi, pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman phtc.panselnas.go.id dan berlangsung mulai 15 hingga 24 April 2026. Adapun syarat utama yang ditetapkan yakni minimal lulusan Diploma III (D3) dengan IPK 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

Rekrutmen ini tidak hanya bertujuan membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari desain besar pemerintah dalam membangun sistem ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih sendiri merupakan program strategis nasional yang tengah dipercepat implementasinya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan koperasi di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan perlunya langkah strategis, terpadu, dan terkoordinasi guna mengoptimalkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa dan kelurahan yang tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Koperasi ini dirancang untuk mengelola berbagai sektor, mulai dari distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam, hingga fasilitas kesehatan dan logistik sesuai potensi wilayah masing-masing.

Secara regulasi, program ini memiliki dasar hukum yang kuat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, konsepnya juga sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi nasional.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memastikan program ini didukung berbagai sumber anggaran, mulai dari APBN, APBD, hingga APBDes. Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur koperasi sekaligus mendukung operasionalnya di tingkat desa.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga ini mendapat mandat untuk mengawal implementasi kebijakan, termasuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut langsung dari kebijakan Presiden. Pemerintah, kata dia, akan segera mengoordinasikan langkah teknis lintas sektor guna mempercepat realisasi di lapangan.

Ia juga menilai koperasi sebagai fondasi penting dalam sistem ekonomi berbasis gotong royong. Penguatan koperasi di desa dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Dengan dibukanya rekrutmen 30 ribu manajer ini, pemerintah mulai memasuki tahap penguatan tata kelola dan kesiapan operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran tenaga profesional diharapkan mampu mengoptimalkan peran koperasi sebagai pusat distribusi dan layanan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, program ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa. Pemerintah berharap partisipasi tenaga terdidik dapat mempercepat transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi modern yang kompetitif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)