Koalisi Pemerhati Korupsi Palopo Gelar Aksi di KPK, Desak Penyelesaian Kasus Korupsi

JAKARTA, SPOTSATU.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Korupsi Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Aksi ini dipimpin oleh Ivan Palampuri, selaku Koordinator Lapangan. Mereka menuntut KPK untuk segera menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Palopo.

Aksi yang digelar pada Kamis (20/2), turut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Mereka mendesak KPK agar segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah tersebut.

Dalam orasinya, Ivan Palampuri menyampaikan bahwa sejumlah proyek di Palopo diduga sarat dengan praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Beberapa proyek yang disoroti antara lain:

1. Pembangunan Menara Payung (Rp100 miliar)
2. Revitalisasi Kawasan Islamic Centre (Rp50 miliar)
3. Revitalisasi Stadion (Rp14 miliar)
4. Proyek Sirkuit Ratona (Rp49 miliar)
5. Sekolah Pelaut (Rp6 miliar)
6. Pembangunan Taman Kirab (Rp2 miliar)
7. Kripik Zaro dan Minyak Boka (Rp16 miliar)
8. Anggaran Stunting (Rp40 miliar, periode 2022–2023)
9. Proyek Miniatur Ka’bah (Rp5,8 miliar)

Selain itu, masih banyak proyek lain yang dianggap bermasalah dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Masyarakat Palopo sudah terlalu lama menunggu keadilan. Kami mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” tegas Ivan dalam orasinya.

Ivan menambahkan bahwa dalam audiensi yang telah dilakukan, pihak KPK berjanji akan segera menindaklanjuti laporan mereka.

“Setelah pelaporan dan audiensi yang kami lakukan, KPK menyatakan akan segera turun ke Kota Palopo untuk memeriksa dugaan korupsi ini serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memproses kasus-kasus yang kami laporkan,” ujarnya.

Massa aksi juga menegaskan akan terus mengawal jalannya proses hukum agar para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik korupsi yang merugikan rakyat tidak lagi terjadi di Palopo.

“Setelah aksi ini, kami juga akan menggelar audiensi dengan Komisi III DPR RI guna mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK RI, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Kota Palopo,” pungkasnya.