Reel Density Analysis Kepadatan Simbol Mahjong Ways 2 Scatter Trigger Mapping Free Spin Mahjong Ways 2 Symbol Volatility Study Pola Pembayaran Mahjong Ways 2 Grid Expansion Effect Multiplier Mahjong Ways 2 Wild Frequency Mapping Distribusi Simbol Wild Mahjong Ways 2 Cluster Formation Index Pembentukan Klaster Simbol Mahjong Ways 2 Reel Transition Pattern Mode Free Spin Mahjong Ways 2 Multiplier Growth Model Dinamika Pengali Mahjong Ways 2 Symbol Drop Probability Probabilitas Simbol Tinggi Mahjong Ways 2 Spin Cycle Observation Pola Siklus Spin Mahjong Ways 2 Analisis Pola Momentum Spin Mahjong Wins 3 Fase Potensial Pendekatan Observatif Transisi Ritme Gates of Olympus Studi Dinamika Simbol Wild Konsistensi Sesi Digital Strategi Adaptif Pola Sesi Panjang Mahjong Wins 3 Analisis Sinkronisasi Visual Ritme Gates of Olympus Membaca Pola Scatter Aktif Indikator Perubahan Fase Pendekatan Sistematis Identifikasi Stabilitas Sesi Slot Digital Peran Variasi Tempo Spin Alur Permainan Mahjong Wins 3 Analisis Perubahan Pola Simbol Momentum Gates of Olympus Studi Ritme Interaksi Simbol Dinamika Sesi Digital

SPOTSATU.COM

Informasi Mencerahkan

Bawaslu Palopo Bantah Kabar Diskualifikasi Calon Wakil Wali Kota, Berikut Pernyataannya

PALOPO, SPOTSATU.COM – Anggota Bawaslu Palopo, Widianto Hendra, memberikan klarifikasi terkait status laporan calon wakil wali kota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di beberapa media tidak sepenuhnya benar dan meminta agar pemberitaan dilakukan secara akurat.

“Tidak benar. Di pengumuman Bawaslu tentang status laporan, jelas rekomendasi dari Bawaslu untuk meminta KPU menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (1/4/2025).

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Bawaslu, surat rekomendasi yang akan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, tidak menyebutkan pembatalan Calon Wakil Wali Kota.

“Tidak ada dalam kajian Bawaslu yang menyatakan diskualifikasi. Suratnya akan segera dikirim ke KPU setelah semuanya rampung,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa yang dikeluarkan Bawaslu Palopo baru form status laporan belum ada surat rekomendasi.

“Kami memang menemukan adanya pelanggaran administrasi dalam pendaftaran Ahmad Syarifuddin. Namun, ini berbeda dengan perintah diskualifikasi. Untuk itu putusan akhir nantinya tetap berada di tangan KPU Palopo,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dari hasil pengkajian laporan dengan nomor registrasi 01/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025, Bawaslu Palopo memang menemukan adanya pelanggaran administrasi dari Ahmad Syarifuddin yang dinyatakan melanggar pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang 10 Tahun 2016 dan Pasal 14 Ayat (2) poin B PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

“Saat ini kita sudah mengumumkan hasil pleno status Laporan, namun masih ada waktu perbaikan dan setelah semuanya selesai, surat ini baru kami sampaikan ke KPU Palopo untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Widianto menegaskan bahwa Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dugaan pelanggaran administrasi. Ia menampik kabar yang menyebutkan bahwa Bawaslu merekomendasi pembatalan salah satu calon Wali Kota Palopo.

“Hasilnya jelas dalam status laporan yang telah kami umumkan,” katanya.

Menurutnya, hasil dari laporan tersebut sudah diumumkan secara resmi oleh Bawaslu, sehingga tidak ada alasan bagi pihak lain untuk menyebarkan informasi yang berbeda.

“Perkembangannya sudah selesai sesuai status laporan yang kami umumkan,” tambahnya.

Ia memastikan bahwa proses penanganan laporan sudah selesai dan tidak ada tahapan lanjutan yang perlu dipertanyakan lagi.

“Saya tidak pernah memberikan tanggapan seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Ada media yang mengonfirmasi dan penjelasan saya sesuai dengan status laporan yang sudah kami umumkan. Ada juga media yang sama sekali tidak pernah mengonfirmasi ke saya tetapi mengutip seolah-olah menjadi pernyataan saya,” jelasnya.

Widianto mengklarifikasi bahwa terkait media yang menyampaikan berita tanpa melakukan konfirmasi langsung kepadanya. Hal ini menyebabkan munculnya kutipan yang tidak sesuai dengan pernyataan resminya.

“Harapan saya, pers menjadi media yang bisa menebarkan pemberitaan yang benar kepada publik. Apalagi kalau mengutip pernyataan, tentu harus sesuai dengan apa yang disampaikan,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini