BKAD Luwu Dinilai Lakukan Pembiaran, JP2ML Desak Inspektorat Lakukan Audit dan Pengejaran Ratusan Randis

Luwu — Ketua Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML) Ismail Ishak soroti kinerja BPKAD Kabupaten Luwu khususnya Bidang Aset Daerah.

Pasalnya ada ratusan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat lingkup Pemda Luwu tidak jelas keberadaannya.

Hal itu terungkap saat Bupati dan Wakil Bupati Luwu menggelar Apel Kendaraan Dinas di terminal baru Belopa 15 – 16 April 2025.

Dari data yang dihimpun media, tercatat data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Luwu, total kendaraan dinas tercatat sebanyak 2.141 unit.

Dari jumlah tersebut, kendaraan roda empat sebanyak 308 unit dikuasai, sementara 59 unit tidak dikuasai. Untuk kendaraan roda dua yang dikuasai berjumlah 1.204 unit, sedangkan yang tidak dikuasai mencapai 545 unit. Sementara kendaraan roda tiga sebanyak 23 unit dikuasai, dan 2 unit lainnya tidak dikuasai.

Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 600 unit kendaraan dinas tidak dikuasai secara administratif maupun fisik oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya sistem pengelolaan aset, tapi juga membuka peluang terjadinya kerugian daerah akibat aset yang hilang, rusak, atau tidak termanfaatkan.

“Bayangkan, ratusan kendaraan tidak dikuasai. Itu bisa jadi kendaraan yang hilang, rusak parah, atau bahkan disalahgunakan. Ini harus diusut tuntas. Jangan sampai menjadi pemborosan anggaran yang terulang tiap tahun,” ungkap Ismail Ishak, Jumat, 18 April 2025.

Ismail Ishak menilai jika kinerja Bidang Aset Daerah selama ini itu tidak becus dan seolah melakukan pembiaran tentang aset-aset yang tidak diketahui keberadaannya.

“BKAD sepertinya melakukan pembiaran kenapa begitu banyak aset yang tidak ditertibkan” ucap Ismail.

Di tengah situasi itu, yang menuntut efisiensi anggaran, keberadaan aset-aset tidak terpantau  jelas dan jadi beban sehingga JP2ML mendesak bidang aset untuk menuntaskan aset-aset kendaraan operasional yang sudah lama TDK jelas penguasaannya dan aset-aset tidak bergerak.

Selain itu Ismail juga mendesak Inspektorat untuk melakukan audit BPKAD terkait Randis dan melakukan pengejaran aset.

“Inspektorat harus segera lakukan pemeriksaan aset daerah khususnya Randis di BPKAD” ujar Ismail. (*)