PSU Rawan Pelanggaran, Panwascam Sendana Minta Penyelenggara Tegak Lurus

PALOPO, SPOTSATU- Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Sendana bersama PPK Sendana menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengawasan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo. Ketua Panwascam Sendana, Arzad, menekankan pentingnya menjaga netralitas dan memperkuat sinergi antarpihak penyelenggara.

“Kami mengimbau ke rekan-rekan sahabat kami di PPK dan PPS untuk tetap konsisten pada pendiriannya menjaga netralitas,” kata Arzad, Kamis (8/5/2025).

Ia menyebut bahwa KPPS dan PTPS merupakan ujung tombak pelaksanaan PSU, sehingga pembekalan yang terarah dan memiliki kepastian hukum menjadi keharusan.

“Ujung tombak dari PSU ini adalah KPPS dan PTPS. Maka sangat perlu pembekalan secara terarah dan berkepastian hukum dilakukan baik kami dari Panwascam Sendana maupun PPK,” ujarnya.

Arzad juga mengingatkan pentingnya mitigasi potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak dini untuk mencegah munculnya konflik saat pelaksanaan.

“Kerawanan-kerawanan di TPS sedini mungkin kita akan mitigasi, kita menghindari konflik-konflik di TPS makanya kita berharap teman-teman di penyelenggara teknis melaksanakan ketentuan PSU ini berdasarkan regulasi yang ada,” jelasnya.

Ia menambahkan, Panwascam akan intens melakukan patroli pengawasan selama tahapan kampanye untuk mencegah potensi kecurangan.

“Terkait tahapan kampanye, Insya Allah dari Panwascam akan melakukan patroli pengawasan dalam mencegah tindak kecurangan jelang PSU,” ungkapnya.

Arzad menegaskan pihaknya akan bersikap tegas terhadap semua bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Kita tidak akan tebang pilih pada siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini,” tegasnya.

Fokus pengawasan juga akan diarahkan pada praktik politik uang, ujaran kebencian, isu SARA, dan bentuk pelanggaran lainnya.

“Salah satunya kita akan massif mengawasi praktik politik uang, ujaran kebencian, isu sara dan potensi pelanggaran lainnya,” terangnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran selama proses PSU berlangsung.

“Kami berharap, masyarakat agar melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi termasuk politik uang yang lagi gencar jadi perbincangan,” pungkasnya.